Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia

4.PERKEMBANGAN JALUR TRANSPORTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1.Jalur transportasi:

-Perkembangan jalur transportasi pada zaman kerajaan (Majapahit dan Sriwijiaya)

Pada zaman kerjaan telah mengenal jalur transportasi laut. Pada masa lampau pernah terjadi migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari satu negeri ke negeri lain. Orang India dan Cina datang ke Indonesia dengan berbagai maksud, umumnya untuk berdagang. Perjalanan mereka ke Indonesia menggunakan perahu.

Berawal dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yg dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho. pada abad ke-16, Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia melewati Kepulauan Indonesia Bagian Barat, sampai ke Timur Tengah dan Pantai Timur Afrika dengan tujuan ekspedisi laut

Malaka menjadi salah satu bagian yang merupakan jaringan terbesar kala itu yang disebut dengan jalur sutra.

-Perkembangan jalur transportasi pada zaman penjajahan (Portugis, Belanda,Inggris dan jepang)

Perkembangan jalur laut:

Industri perkapalan berawal dari sebuah bengkel tempat mereparasi kapal. Kemudian bengkel itu berkembang menjadi industri yang merancang dan membangun kapal sebagai sarana transportasi laut, dan dioperasikan oleh PT. Pelayaran laut Nasional Indonesia (PT. PELNI). Industri kapal Indonesia dimotori oleh PT. PAL Indonesia. Perusahaan ini merupakan sebuah BUMN. Pendiri perusahaan kapal ini telah dirintis sejak tahun 1823, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ide pendirian bengkel reparasi kapal laut ini dimunculkan oleh Gubernur General Hindia belanda V.D. Capellen.

Perkembangan jalur darat:

1. Jalan raya

* pembangunan jalan raya yang telah dirintis sejak zaman Gubernur Jenderal Daendels ketika berkuasa di Indonesia. Daendels membangun jalan raya pos sepanjang 1.000 km dari Anyer (Banten sampai Panarukan (Jawa Timur). Pembangunan jalan raya dilakukan untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi untuk menghubungkan pusat-pusat industri yang ada di seluruh wilayah Indonesia

Pada tahun 1993/1994 di Irian Jaya dibangun jalan raya sepanjang 152 km, dari Sulawesi sepanjang 46 km, di Kalimantan sepanjang 248 km, dan di Maluku sepanjang 23 km. Selain pembangunan jalan raya, juga dibangun jembatan-jembatan, seperti jembatan Membrano di Irian Jaya dan jembatan Barito di Kalimantan

2. Kereta api

Pada masa kedudukan belanda Jalur kereta api menghubungkan desa Kemijen dengan desa Tanggung (Semarang, Jawa Tengah) sepanjang 25 km yang dibangun pada tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan jalur kereta api ini merupakan prakarsa dari perusahaan kereta api Hindia Belanda, Naamlooze Venootschaap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P. de Bardes.

Pembangunan jalur kereta api pada masa Pendudukan Jepang dilakukan antara Bayah-Cikara (Banten) sepanjang 83 kilometer, kemudian membangun jalur Muaro-Pekanbaru sepanjang 22 km. Pembangunan jalur kereta api ini menggunakan tenaga romusa (kerja paksa) yang banyak menelan korban jiwa.

-Perkembangan transportasi zaman awal kemerdekaan - masa reformasi

Kemudian pemerintah orde baru membentuk lembaga transportsi darat yaitu Preusahaan Jawatan Kereta Api dan perusahaan umum angkutan bus yang disebut Perum Damri.

Seiring dengan munculnya era kebebasan perusahaan-perusahaan transportasi mulai berkembang. Banyak bermunculan perusahaan-perusahaan transportasi di Indonesia. Disamping itu pemerintah indonesi juga mendirikan pabrik karoseri atau pabrik perakitan alat-alat transportasi. Pendirian pabrik ini membawa kemajuan transportasi yang sangat pesat di Indonesia

-Perkembangan transportasi pada zaman pemerintahan presiden jokowidodo

 Dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Jusuf Kalla (JK),  sektor transportasi nasional dinilai sudah mengalami berbagai perubahan positif.

Perubahan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sarana maupun infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada berbagai subsektor transportasi baik di darat, kereta api, laut, maupun udara sudah banyak menampakan hasilnya. Tetapi masih ada sejumlah hal yang menjadi catatan perbaikan dari kacamata pelaku usaha transportasi.

Sejumlah pembangunan dan pembenahan transportasi mulai di darat seperti terminal dan angkutan umum masal, termasuk infrastruktur pelabuhan penyeberangan; laut terutama dalam kebijakan tol laut dan pembenahan dwelling time; udara yang terkait dengan keselamatan dengan melakukan pembenahan sarana; maupun kereta api mulai dari kereta cepat, sampai dengan kereta ringan LRT.

Di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km yang beroperasi dan di akhir 2017 nanti total tambahan tol panjangnya 568 km yang beroperasi. Jadi dalam tiga tahun ada sekitar 568 km.

2. Tol laut

Latar belakang pembangunan tol laut

·        Selama ini, banyak orang memandang laut sebagai pemisah daratan. Perspektif dari kacamata daratan telah membuat kita terasing dan kurang memanfaatkan kekuatan dan kelebihan laut. Padahal, menggeser cara pandang ini membuat kita dapat melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan sekadar pulau-pulau terpisah.

·        Pemahaman tersebut yang memunculkan gagasan tentang tol laut, untuk menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim. Tol laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang hingga Merauke.

Tujuan Pembangunan Tol Laut

1.     Mempermudah kegiatan ekspor impor antar Negara/wilayah.

2.     Memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur.

3.     Menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata.

Perencanaan Pembangunan Tol Laut

Ke-24 pelabuhan tersebut meliputi lima pelabuhan sebagai hub (pengumpul) yaitu Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak,Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Bitung.

Sedangkan 19 pelabuhan sebagai feeder (pengumpan) bagi pelabuhan. Ke-19 pelabuhan feeder tersebut adalah Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon dan Jayapura.

Kepada LAUTINDO, Ocean News & Knowledge sebelumnya, Akhmad Sujadi, Manajer Komunikasi PT Pelni sudah memaparkan bahwa sejak diresmikan awal November 2015 sebagai operator Tol Laut, Pelni sudah membuka enam trayek untuk menyalurkan bahan-bahan makanan pokok.

·        Trayek pertama, Tanjung Perak  – Tual  – Fakfak  – Kaimana  – Timika  – Kaimana – Fak-Fak – Tual – Tanjung Perak.

·        Trayek Kedua, Tanjung Perak – Saumlaki– Dobo  – Merauke– Dobo – Saumlaki – Tanjung Perak.

·        Trayek Ketiga, Tanjung Perak – Reo– Maumere  – Lewoleba  – Rote– Sabu– Waingapu dan kembali ke – Sabu – Rote – Lewoleba – Maumere – Reo – Tajung Perak.

·        Trayek Keempat, Tanjung Priok  – Biak– Serui  – Nabire  – Wasior– Manokwari kembali ke – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Tanjung Priok.

·        Trayek Kelima, Tanjung Priok – Ternate – Tobelo  – Babang kembali melalui – Tobelo – Ternate – Tanjung Priok, dan

·        Trayek keenam, Tanjung Priok – Kijang– Natuna – Kijang – Tanjung Priok.

Perkembangan pembangunan tol laut

·        Tol laut dimulai sejak 2015, dengan menjalankan enam trayek atau rute. Di 2016 juga ada 6 trayek tol laut yang digunakan dengan penambahan pada pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Dan di 2017, pemerintah menyiapkan 13 trayek dan menjangkau 41 pelabuhan singgah guna menambah perluasan lokasi-lokasi lain dalam tol laut.

·        PT Pelni diberi penugasan melalui Perpres untuk melayani enam trayek, sedangkan tujuh trayek lainnya kini dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta, melalui mekanisme pelelangan umum.

·        Namun demikian, meski program tol laut yang sudah mulai aktif di beberapa rute bisa menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur, saat ini efektivitas program tol laut masih cenderung satu arah karena baru membawa bahan pokok dari wilayah Jawa ke kawasan Indonesia timur.

Manfaat tol laut yang telah dirasakan masyarakat

·        Mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat

·        Menambah pemasukan sehari-hari masyarakat

·        Daerah pesisir yang menjadi jalur tol laut menjadi daya tarik wisatawan.

3.perkembangan perdagangan:

Masa Kerajaan Sriwijaya

Perkembangan dalam perdagangan internasoinal pada zaman Kerajaan Sriwijaya, megalami peningkatan hal ini dikarenakan strategisnya tempat Kerajaan Sriwijaya yang menjadi jalur lalulintas pelayaran perdagangan India – China.

Dilihat dari letak geografis, daerah Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina Sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Di samping itu, letak Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara.. Dengan demikian kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan internasional sangat baik. Hal ini juga didukung oleh pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputradewa. Pada masanya Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebut.

Kerajaan Sriwijaya  mampu menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa.

Masa Penjajahan Portugis ( 1509 – 1659 )

Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

Bangsa Portugis adalah bangsa yang mempunyai keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Selain itu, bangsa Portugis adalah salah satu bangsa yang menjadikan perdagangan (khususnya rempah-rempah) menjadi komoditi ekonomi . pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai adanya perlawan dari rakyat terhadap Portugis, karena komoditi rempah-repah yang menjadi andalan rakyat Indonesia dijarah begitu saja. Sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari ekspolitasi Portugis.

 Masa Penjajahan Belanda ( 1602 – 1942 )

Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah enggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama 350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda. VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan dimilikny, seperti mencetak uang, menyatakan perang dan damai, membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja. Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia Belanda (Indonesia). Kegagalan itu Nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :

                    1.    Peperangan terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar.

                    2.    Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.

                    3.    Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendir

                    4.    Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun kas deficit.

Bubarnya VOC muncul kebijakan baru yang disebut dengan cultuur stelstel (sistem tanam paksa). Kebijakan ini diberlakukan mulai pada tahun 1836 yang diinisiasi oleh Van Den Bosch.

Sistem tanam paksa bertujuan memproduksi berbagai komoditi yang diminta dipasar dunia. Sistem ini sangat merugikan bahkan menyiksa, tetapi bagi Belanda sangat menguntungkan. Kemudian diganti dengan VOC (sistem tanam paksa) dahulu sIstem landrent , sIstem ini juga ada sisi positifnya, yaitu masyarakat pribumi mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang dipedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.

Setelah melakukan sistem tanam paksa, kemudian menerapkan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). Kebijakan ini dilakukan kaerna desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga bumi kearah yang lebih baik dengan memdorong pemerintah Belanda mengubah kebijakan ekonominya. Pada jaman penjajahan Belanda, bangsa Indonesia ibarat hanya dapat menerima sisa dari kekayaannya sendiri. Segala sumber daya dikeruk bagi keuntungan Belanda.

Masa Penjajahan Jepang ( 1942 – 1945 )

Konstelasi peta politik pada masa perang dunia II nampaknya berimbas pada konstelasi politik di Indonesia, durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945. Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang, terdiri atas :

            1.    Perluasan Areal Persawahan

            2.    Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

Perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian produksi pangan antara tahun 1941-1944 terus-menurun. Pada jaman Jepang hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 305 harus diserahkan ke lumbung desa. Badan yang menanganimasalah pelanggaran disebut Kempetei (Korps Polisi Militer), suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Jepang mengizinkan dua jenis tanaman perkebunan yaitu karet dan kina kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkau tembakau, teh, kopi harus dihetikan penanamannya Karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Jepang menduduki Indonesia hanya tiga tahun setengah, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama tiga abad.

Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )

Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 (tiga) masa, yaitu :

Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )

Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah menempuh beberapa kebijakan, yaitu :

1.    Pinjaman Nasional

Pinjaman nasional dilakukan oleh menteri keuagan kala itu dengan persetujuan Badan Pekerja Komiter Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun. Pinjaman ini dimaksudkan agar tersedia dana segar bagi operasionalisasi penyelenggaraan Negara.

2.    Pemenuhan Kebutuhan Rakyat

3.    Melakukan Konferensi Ekonomi

Pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan asing dilakukan melalui konferensi ekonomi.

4.    Membuat Rencana Pembangunan

Dibuat Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) untuk melengkapi pembahasan mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status perkebunan asing. Dalam dokumen ini meliputi anjutan memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.

5.    Membangun Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi

Pemerintah berusaha menggandeng swasta untuk mewujudkan rencana-rencana diatas.

6.    Nasionalisasi Bank Indonesia

Selain kebijakan di atas, muncul pula kebijakan yang dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng dan Sistem Ekonomi Ali-Baba. Kondisi perekomiman pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dasar namun hal inipun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil.

Masa Demokrasi Liberal ( 1950 – 1957 )

Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Pemerintah terkesan memaksakan sistem pasar dalam perekonomian, anehnya pemerintah sudah mengetahui dampaknya dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi perekonomian. Usaha-usaha tersebut adalah melalui pemotongan nilai uang, melanjutkan program Benteng, dan memutuskan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Pemotongan nilai uang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun, dikenal dengan sebutan Gunting Syarifuddin. Pemerintah juga melanjutkan Program Benteng (Kabinet Natsir) dengan maksud untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional dan pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1967 )

Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari system ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.

Tidak menunjukkan kondisi perekonomian yang baik justru berdampak pada adanya devaluasi (penurunan nilai uang yang tujuannya guna membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta agar dapat meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan), perlunya membentuk lembaga ekonomi, dan kegagalan dalam bidang moneter. Pada saat ini dibentuk pula Deklarasi Ekonomi, tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Masa Orde Baru ( 1967 – 1998 )

Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur tangan pemerintah dalam perekonomian mulai masuk.

Pentingnya aspek pemerataan disadari betul dalam masa ini sehingga muncul istilah 8 (delapan) jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya, yaitu :

            1)    Kebutuhan Pokok

            2)    Pendidikan dan kesehatan

            3)    Pembagian pendapatan

            4)    Kesempatan kerja

            5)    Kesempatan berusaha

            6)    Partisipasi wanita dan generasi muda

            7)    Penyebaran pembangunan

            8)    Peradilan

Agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terencana, maka kebijakan tersebut dilaksanakan dengan sebutan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dan berlangsung dalam periodisasi lima tahunan sehingga dikenal dengan sebutan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pelita menunjukkan hasil yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, terbukti pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, menurunkan angka kemiskinanm meningkatkan partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan sector industri, berhasil dalam mengendalikan jumpal penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Sisi negatif dari Pelita adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup, kerusakan suber daya alam, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, ketimpangan antar golongan pekerjaan, akumulasi utang luar negeri yang semakin menumpuk serta muncul pula konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Terlepas dari berbagai kontroversi tentang perjalanan rezim Orde Baru, harus diakui bahwa Orde Baru paling tidak telah meletakkan dasar-dasar perekonomian bagi rezim selanjutnya. Kondisi politik yang relatif stabil menjadi modal bagi tumbuhnya perekonomian secara baik.

PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA JOKOWI - JK

Masyarakat Indonesia telah menilai kondisi perekonomian di satu tahun era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla semakin memburuk. Hal ini berkaitan dengan isu-isu utama lainnya yaitu kondisi politik nasional, penagakan hukum, keamanan nasional dan pemberantasan korupsi yang sangat buruk. Kondisi ekonomi Indonesia sekarang bagi sebagian besar masyarakat dinilai buruk dengan 46,11% disbanding tahun sebelumnya. Penilaian ini juga tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang semakin hari banyak sekali pengangguraan dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat tajam. Selain itu, masyarakat juga menilai Jokowi – JK tidak serius dalam mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar yang akhirnya bias tembus mencapai diatas RP 14.000/USD. Pemerintahan menargetkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,5% tetapi yang terjadi tidaklah sama melainkan Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat lemah.

            Untuk memulihkan perekonomian Indonesia Jokowi telah melakukaan beberapa gebrakan sensitive seperti, memotong subsidi BBM sebesar 30% dan menghemat anggaran Negara sampai Rp 100 Triliun untuk tahun depan. Jokowi juaga mengganti beberapa pejabat penting yang sangat membantu perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas.seperti yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa mereka berdua adalah pengamat dan aktivis anti korupsi. Tidak hanya 2 pejabat yang diganti oleh Jokowi tetapi banyak sekali. Semenjak menganti pejabat – pejabat penting perekonomian Indonesia mulai membaik tetapi pemberantasan korupsi tidak terlalu membaik malah makin memburuk.

1. pengertian air laut kepulauan indonesia

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

2.gambar air laut kepulauan indonesia

3. jelaskan alur laut kepulauan indonesia

ALKI I : Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan

ALKI II : Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi

ALKI III-A : Laut sawu – Selat Ombai – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – LAut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-B : Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

ALKI III-C : Laut Arafuru – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik

4.tujuan alur laut kepulauan indonesia

 untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia 

5.pelanggaran yang timbul di ALKI

insiden 3 Juli antara pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (F-18) dan pesawat tempur Indonesia (F-16) di Laut Jawa

TNI-AU menemukan limbah-limbah pembuangan di jalur AlKI III